KEMITRAAN melalui Program Estungkara mengajak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai program strategis pembangunan daerah yang berorientasi pada inklusi sosial. Ajakan ini disampaikan dalam rapat yang digelar pada Kamis, 6 Maret 2025 di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan KEMITRAAN, Moch Yasir Sani dan Tracy Pasaribu, berdiskusi dengan Direktur PEIPD Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, beserta tim. Salah satu poin utama yang dibahas adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KEMITRAAN dan Kemendagri yang akan segera diformalkan untuk memastikan sinergi yang lebih kuat.
Ruang Kolaborasi dan Agenda Strategis KEMITRAAN mengusulkan beberapa agenda strategis yang dapat dikolaborasikan dengan Kemendagri, termasuk: penyelenggaraan kegiatan A, yang akan dilaksanakan bersama KEMITRAAN melalui program Estungkara pada pertengahan Maret nanti.
Selain itu, pendampingan ke Kabupaten/Kota, yang bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai substansi GEDSI (Gender, Disability, and Social Inclusion) serta aspek teknis terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pendampingan ini akan berbentuk forum dan dapat dilakukan di wilayah dampingan Estungkara atau mitra nasional INKLUSI lainnya.
Juga, adanya Forum Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L), yang akan mengidentifikasi elemen wajib dalam dokumen perencanaan daerah guna memastikan inklusivitas dalam kebijakan publik.
Komitmen Kemendagri dan Langkah Tindak Lanjut Menanggapi ajakan ini, Bangda Kemendagri menyatakan keterbukaannya untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan KEMITRAAN. Dalam pertemuan ini, Kemendagri meminta penjelasan lebih lanjut mengenai target dan lokus dampingan KEMITRAAN agar sinergi yang dibangun dapat saling menguntungkan.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, disepakati beberapa langkah konkret, yaitu: Kemendagri akan menyusun rencana kerja yang mencakup kegiatan strategis dan output yang diharapkan dan KEMITRAAN diharapkan meninjau dan menyesuaikan program yang dapat dikerjakan bersama.
Dengan adanya kerja sama ini, KEMITRAAN berharap strategi pembangunan daerah yang inklusif dapat terwujud, memastikan setiap kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional.
