Pada tanggal 25-27 September 2023, Yayasan Betang Borneo Indonesia (YBBI) melaksanakan sebuah kegiatan pelatihan bertajuk “Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) secara Partisipatif melalui Pendekatan GEDSI (Gender, Disability, and Social Inclusion)” di Hotel Fiz Kota Palangka Raya. Pelatihan ini melibatkan berbagai pihak seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), Kelompok Wanita Tani (KWT), serta perwakilan masyarakat dari Desa Pilang dan Desa Simpur.
Dalam sambutannya, Sevana Dewi, selaku Program Manager YBBI, menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marjinal dalam penyusunan kebijakan yang inklusif, khususnya Perdes. “Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa serta masyarakat dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, serta berbagi pengalaman tentang mekanisme dan teknis penyusunan peraturan desa melalui pendekatan GEDSI,” ujarnya.
Sevana juga menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses penentuan kebijakan sangat penting untuk menciptakan desa yang inklusif. Afandy, Direktur YBBI, dalam sambutannya juga menyampaikan harapannya bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi kegiatan yang sesuai dengan kewenangan desa serta memahami hal-hal strategis yang harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Menurutnya, pengetahuan tentang inklusi sangat penting bagi pengambil kebijakan di tingkat desa untuk mendukung proses pembangunan yang adil dan merata.
Salah satu fokus utama dari pelatihan ini adalah peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan desa. Perempuan, sebagai subjek penting dalam kehidupan bermasyarakat, sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran domestik dan publik. Pelatihan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan diri, mengelola organisasi, dan belajar menjadi pemimpin.
Pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta kesadaran mereka dalam menjalankan organisasi dan advokasi berbasis GEDSI. Diharapkan, melalui pelatihan ini, para perempuan dapat mengelola organisasi dengan lebih efektif, tampil percaya diri di publik, dan memiliki kesadaran gender yang tinggi.
Selama tiga hari, peserta pelatihan mendapatkan materi tentang bagaimana proses penyusunan peraturan desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok marjinal dan perempuan, pengenalan dan penerapan prinsip-prinsip Gender, Disability, and Social Inclusion dalam setiap tahapan penyusunan Perdes.
Lalu, ada teknik manajemen yang efektif bagi kelompok perempuan dalam mengelola organisasi di desa. Pengembangan keterampilan kepemimpinan untuk menghilangkan rasa minder dan meningkatkan kepercayaan diri perempuan di publik, dan membangun kesadaran tentang pentingnya sensitivitas gender dalam kepemimpinan dan pembangunan desa.
Pelatihan ini menggunakan metode partisipatif, di mana peserta diajak untuk aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan melakukan praktik langsung dalam menyusun rancangan Perdes. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan di desa masing-masing.
Di akhir pelatihan, peserta diharapkan mampu menyusun rancangan Perdes yang inklusif dan partisipatif, mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan kewenangan desa, meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dalam proses pengambilan keputusan di desa, dan mengelola organisasi desa dengan perspektif GEDSI.
Afandy menutup pelatihan dengan menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga berharap bahwa pelatihan semacam ini dapat terus dilakukan untuk memberdayakan lebih banyak masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan desa-desa di Palangka Raya dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan inklusif dapat diterapkan secara efektif, memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, dan mendorong terciptanya desa yang adil dan sejahtera.
