Pemerintah Desa Banasu Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi dengan melibatkan Karsa Institute menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa tahun 2024 dengan melibatkan banyak pihak seperti penyandang disabilitas di desa. Musrenbang Desa yang bertempat di Balai Pertemuan Desa Banasu adalah forum rembug warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas. Musrembangdes dilaksanakan untuk mengatasi masalah, atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa dalam melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa.
Selain Pemerintah Desa Banasu yang turut hadir dalam Musrembang tersebut adalah BPD, Pendamping Lokal Desa, Lembaga Adat, Forum Perempuan, Ketua PKK beserta anggota, Perwakilan anak muda, perwakilan Gereja, Kelompok Lansia, perwakilan Disabilitas, Perwakilan RT dan Dusun, perwakilan anak-anak, serta masyarakat dan fasilitator program Estungkara.
Edwin Kujere, selaku Kepala Desa Banasu dalam sambutannya mengatakan bahwa Musrembang Desa Banasu dilaksanakan untuk menjaring semua aspirasi masyarakat Desa Banasu tanpa terkecuali untuk dapat melaksanakan program atau kegiatan yang berskala prioritas. Sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat Desa Banasu bukan mengakomodir kepentingan golongan tertentu.
Sementara itu Ketua BPD Desa Banasu, Markus Sauru, bahwa dengan dilaksanakan Musrembang Desa Banasu ini yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Hal ini menunjukan bahwa saat ini Pemerintah Desa Banasu benar-benar melibatkan seluruh masyarakat tanpa kecuali dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan desa. Pihak pemerintah desa ingin pembangunan yang terjadi di desanya benar-benar berdasarkan usulan warga dan menjadi kewajiban pemerintah desa untuk mengawal secara bersama-sama.
Isu Disabilitas Menjadi Topik Utama Dalam Musrembangdes Desa Banasu
Dalam rangka Gerakan dan kampanye Inklusi Sosial di Desa Banasu, pemerintah Desa Banasu dalam hal ini Kepala Desa Banasu meminta Fasilitator dari KARSA Institute untuk memaparkan materi tentang GEDSI kepada peserta MUSREMBANG.
Menurut Kepala Desa Banasu, Edwin Kujere, hal ini semata-mata Pemerintah Desa ingin agar seluruh masyarakat Desa Banasu lebih Peduli dan menyadari hak-hak kelompok rentan khususnya terhadap para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya di Desa lewat Dana Desa.
“Saya ingin mengajak seluruh masyarakatnya untuk bersama-sama lebih peduli mengawal para penyandang disabilitas. Hal ini menjadi penting karena masih banyak diskriminasi, stigmatisasi dan penelantaran terhadap para difabel oleh warga bahkan keluarga terdekatnya sendiri,” ungkapnya.
Selama ini para penyandang disabilitas di Desa Banasu belum tersentuh oleh Pemerintah Desa. Selama ini pihak pemerintah merasa mengabaikan kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan penyandang disabilitas selama ini belum terakomodir dalam usulan musrembang desa.
“Puji Tuhan, lewat KARSA Institute melalui Program Estungkara kami sebagai Pemerintah Desa khususnya saya sebagai Kepala Desa seakan-akan di tampar, bagaimana bisa kami menganggarkan ratusan juta untuk pembangunan Infrastruktur sedangkan untuk menganggarkan satu juta saja untuk mereka sama sekali tidak terlintas”, lanjut Edwin.
“Dalam kesempatan kali ini saya berterimakasih kepada KARSA Institute lewat Pak Sius yang tidak henti-hentinya menyuarakan hak-hak kelompok perempuan, kelompok rentan seperti kelompok disabilitas kepada kami Pemerintah Desa Banasu baik di dalam kegiatan-kegiatan formal Desa maupun diskusi-diskusi non-formal,” tambah Edwin dalam sambutannya.
Dari proses Musrembang ini, pihak Pemerintah Desa dan masyarakat menyepakati memprogramkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan pembangunan jalur landai di fasilitas umum seperti gereja dan balai pertemuan ini sebagai program skala prioritas tahun ini. Pihak pemerintah desa juga menghimbau seluruh masyarakat Desa Banasu agar bersama-sama mendukung pemenuhan hak-hak difabel sebagai bagian mewujudkan inklusi sosial, dan pihak pemerintah desa akan terus memastikan tidak ada lagi yang tertinggal.
