Oleh: Ferdi, Bumi Lestari
Lembaga Bumi Lestari (LBL) lewat dukungan KEMITRAAN melalui program ESTUNGKARA memperjuangkan hak bersuara kelompok disabilitas dan perempuan yang tergabung dalam kelompok Penghayat Marapu (penghayat kepercayaan) di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. Upaya itu diwujudkan lewat lobi dan negosiasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pada 14 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Ferdi selaku perwakilan dari LBL berdiskusi langsung dengan Kepala Bagian Perencanaan Bappeda Sumba Timur Yeremian Gajawanda. Mereka membahas pelibatan Penghayat Marapu untuk diikutsertakan dalam Musrenbang Kabupaten Sumba Timur.
“Selama ini kelompok disabilitas, perempuan, dan Penghayat Marapu belum atau jarang dilibatkan dalam setiap prores perencanaan baik itu dari tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten,” ujar Ferdi.
Ferdi mengatakan yang sering hadir dalam Musrenbang di tingkat kecamatan hingga kabupaten ialah tokoh-tokoh masyarakat. Sementara itu kelompok disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan Penghayat Marapu hampi tidak pernah dilibatkan. Akibatnya banyak kebijakan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Padahal kelompok disabitas, perempuan, dan Penghayat Marapu juga mempunyai hak yang sama untuk berposes dalam setiap perencaan pembangunan.
Padahal kata Ferdi, para perempuan, kelompok disabilitas, dan Penghayat Marapu sangat aktif saat dilibatkan dalam Musrenbang tingkat desa. Mereka banyak memberi masukan penting untuk menentukan kebijakan di tingkat desa.
“Di situ kami melihat mereka berani bersuara dan mereka juga mencoba untuk menyusun kebutuhan dasar mereka secara detail. Atas dasar itulah kami dari LBL mencoba untuk mendorong mereka dilibatkan dalam Musrenbang tingkat kabupaten,” ujar Ferdi.
Adapun Yeremian merespons positif diskusi dengan LBL untuk pelibatan Penghayat Marapu dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Ia pun mengapresiasi LBL yang sudah mendampingi Penghayat Marapu dalam memperjuangkan haknya menyuarakan kepentingan mereka di Musrenbang.
‘Kami dari pemerintah tidak punya personel yang cukup untuk menjangkau semua desa di Sumba Timur. Kami ami juga sangat memerlukakn LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk berkolaborasi dengan pemda bersama-sama melakukan perubahan di tingkat desa untuk kemajuan daerah kita yang kita cintai,” tutur Yeremian
