LBL Adakan Sosialisasi UU TPKS

Lembaga Bumi Lestari (LBL) telah melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) di enam desa dampingan, yaitu Desa Kalamba (5 Juni 2024), Desa Ndapayami (7 Juni 2024), Desa Wanggameti (10 Juni 2024), Desa Mbatakapidu (25 Juni 2024), Desa Mauramba, dan Desa Meurumba. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, LPM, lembaga adat, tokoh perempuan, dan penyandang disabilitas.

Dalam penjelasan Direktur LBL, Stef Landu Paranggi, sosialisasi ini bertujuan untuk menghapus tindak kekerasan seksual terhadap masyarakat adat, terutama perempuan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Isu ini menjadi perhatian serius pemerintah dan aktivis kemanusiaan karena angka kekerasan seksual yang terus meningkat, dengan masyarakat adat, anak-anak, dan kaum disabilitas sebagai kelompok yang paling rentan.

Korban kekerasan seksual di pedesaan sering kali luput dari pantauan aparat penegak hukum karena berbagai faktor, seperti minimnya pengetahuan tentang kategori atau jenis kekerasan seksual, ketidaktahuan tentang cara pelaporan, serta diskriminasi dari keluarga atau masyarakat. Oleh karena itu, LBL, dengan dukungan KEMITRAAN Jakarta melalui Program INKLUSI, memandang perlu untuk melakukan sosialisasi UUTPKS No 12 Tahun 2022.

Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Kanit PPA Polres Sumba Timur, IPTU Ahmad Furgan. Beliau menyampaikan terima kasih kepada LBL atas undangan untuk menjadi narasumber. Berdasarkan data Polres Sumba Timur, kasus kekerasan seksual di wilayah ini sangat tinggi, menempatkan Sumba Timur pada peringkat keempat di Nusa Tenggara Timur. Banyak kasus yang ditangani melibatkan pelecehan seksual oleh orang tua kandung terhadap anak, orang tua wali, bahkan terjadi di lingkungan sekolah. Penyebabnya beragam, seperti konsumsi minuman keras dan menonton film porno.

Dalam materinya, IPTU Ahmad Furgan menjelaskan pengertian kekerasan seksual, yang mencakup segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan umum dari pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas-asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, serta menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Beliau juga menjelaskan berbagai bentuk tindak kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sangat berat, mulai dari hukuman penjara bertahun-tahun, denda, hingga hukuman kebiri.

Pelaksanaan sosialisasi ini mendapat apresiasi dari pemerintah desa dan seluruh unsur masyarakat adat. Mereka sangat berterima kasih kepada LBL dan pihak kepolisian, khususnya Kanit PPA Polres Sumba Timur, yang telah memberikan pemahaman tentang UUTPKS. Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat di desa dampingan LBL dapat terhindar dari tindak kekerasan seksual dan lebih sadar akan hak-hak mereka.

Melalui upaya sosialisasi ini, LBL berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan seksual, khususnya di komunitas adat yang sering kali menjadi korban yang tak terlihat. Mari kita dukung bersama upaya LBL dan pihak terkait dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Penulis :

Ferdi LBL