Oleh: Annisa Majesty, Pundi Sumatra
Pagi itu, Amira duduk tenang di ruang tunggu kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bayinya terlelap dalam gendongan. Sementara di tangan Amira ada map plastik berisi dokumen penting yakni fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan lahir, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dan suami. Tak ada fasilitator atau pendamping di sampingnya. Hanya Amira dan suami. Mereka tampaknya tahu persis apa yang harus dilakukan.
Ini bukan kali pertama mereka berurusan dengan layanan publik. Sebelumnya, tak lama setelah menikah, Amira dan suaminya mengurus sendiri perubahan data Kartu Keluarga mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bungo, Jambi. Kini, mereka kembali mengurus dokumen untuk anak pertamanya, mendaftarkan si kecil sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bagi Amira, ini penting agar anaknya memiliki akses terhadap layanan imunisasi dan pengobatan sejak dini.
“Dulu, orangtua kami tidak tahu alur mengurus ini. Bingung mulai dari mana. Takut ditolak karena beda bahasa, tidak bisa baca tulis. Maunya ditemenin pendamping dulu,” kenang Amira.
Namun cerita itu mulai berubah. Amira bukan satu-satunya kader muda Suku Anak Dalam (SAD) yang menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri untuk mengurus dokumen administrasi secara mandiri.
Seperti Siska dan Manto, dua remaja dari komunitas SAD di Bungo yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan. Keduanya memutuskan sendiri untuk pergi ke Kantor Dinas Dukcapil demi melakukan perekaman KTP elektronik. Mereka tidak ditemani fasilitator. Dua remaja itu tahu kapan harus datang, dokumen apa yang dibutuhkan, dan bagaimana prosesnya. Di ruang pelayanan, mereka berdiri dalam antrian bersama warga lainnya, tanpa rasa canggung.
“Staf di dalam mengarahkan kami mengisi formulir, jadi kami bisa isi sendiri dan tidak ada kesulitan,” ujar Manto.
Cerita lain datang dari Sarolangun. Jaini, seorang kader dari komunitas SAD di Pematang Kejumat, secara aktif membantu warga lainnya mengurus BPJS Kesehatan. Ia datang ke kantor pelayanan untuk menyampaikan kebutuhan komunitasnya. Tidak sekadar mengurus data dirinya, Jaini pun menjadi jembatan antara warga SAD dan sistem pelayanan publik.
“Saya bantu yang belum tahu cara ngurus. Kadang lansia atau ibu-ibu, mereka belum paham. Tapi sekarang sudah mulai berani juga ikut ke kantor layanan,” jelas Jaini.
Tampaknya sangat biasa, namun perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Selama tiga tahun terakhir, Pundi Sumatra melalui Program ESTUNGKARA yang didukung oleh KEMITRAAN, secara konsisten melakukan pendampingan terhadap komunitas SAD di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun dan Bungo. Di awal program, fasilitator lapangan (faslap) mendampingi komunitas dalam setiap proses, membantu mengumpulkan dokumen, menjelaskan prosedur, bahkan ikut berbicara kepada petugas layanan.
Namun seiring waktu, pendekatan ini bergeser. Fokus pendampingan adalah membangun pemahaman, menumbuhkan keberanian, dan memperkuat peran kader lokal. Para kader dibekali informasi tentang alur layanan, hak administratif, serta dilatih untuk menyampaikan kebutuhan komunitas secara mandiri. Mereka juga belajar menyimpan dokumen penting, mencatat data warga yang belum memiliki KTP, BPJS, atau akta lahir, dan merencanakan waktu untuk mendatangi layanan secara kolektif. Ini sangat membantu mereka dalam mengakses layanan dasar yang disediakan negara.
Hari ini, hasil dari proses itu mulai terlihat. Kader-kader seperti Amira, Siska, Manto, dan Jaini tidak hanya mampu mengurus dokumen pribadi mereka, tapi juga mulai membantu warga lain. Pendampingan Pundi Sumatra tidak dimaksudkan untuk membuat komunitas bergantung, tapi sebaliknya, menumbuhkan keberdayaan. Cerita ini menjadi bukti bahwa ketika masyarakat adat diberikan ruang, pengetahuan, dan dukungan yang setara, mereka mampu mematahkan stigma yang ada.
