Oleh: Tiyas Widya Anggraini, PPSW Jakarta
Di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, suara perempuan dalam pembangunan desa dulu ibarat angin lalu. Terdengar samar, tapi jarang dihiraukan. Musyawarah desa lebih sering dihadiri laki-laki. Perangkat desa yangsemuanya laki-laki, terbiasa menyusun rencana pembangunan berdasarkan pola pikir lama. Semua orang dianggap punya kebutuhan yang sama, tanpa membedakan pengalaman dan realitas antara perempuan dan laki-laki.
Selama bertahun-tahun, hal ini dianggap wajar. Tidak ada yang secara khusus mempertanyakan mengapa tidak ada ruang bagi perempuan untuk bicara dalam forum desa, atau mengapa program-program desa tidak pernah menyasar kebutuhan perempuan, anak, atau kelompok rentan. Ini bukan karena niat jahat, tapi karena memang belum ada kesadaran akan pentingnya keadilan dalam membangun desa.
Namun semua mulai berubah ketika Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Jakarta bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Barat memfasilitasi Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk staf Desa Belimbing. Pelatihan ini diikuti oleh 23 orang staf desa yang semuanya laki-laki. Dalam proses pelatihan , peserta diajak melihat desa mereka sendiri dengan lensa yang berbeda yakni pendekatan gender.
Untuk pertama kalinya, para perangkat desa diajak merenungkan beberapa hal. Di antaranya mengapa toilet umum tidak aman bagi perempuan? Kemudian mengapa tidak ada program kerja fleksibel bagi ibu rumah tangga yang ingin ikut pelatihan? Dan mengapa suara perempuan tidak pernah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)?
Pertanyaan-pertanyaan ini menggugah kesadaran. Salah satu peserta yang bernama Robi menyampaikan, “Selama ini kita kira semua sudah adil, padahal banyak yang terlewat. Perempuan tidak cuma ngurus dapur,mereka juga tahu soal desa.”
Sejak pelatihan itu, suasana di kantor Desa Belimbing berubah. Ada diskusi baru yang muncul tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam pembangunan. Pemerintah desa mulai menyusun rencana untuk mengadakan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), sebuah forum khusus yang memungkinkan perempuan menyampaikan aspirasi langsung ke meja pengambilan keputusan.
Mereka mulai berpikir untuk menyusun perencanaan dengan data terpilah dan analisis gender. Endang selaku Sekretaris Desa Belimbing berkata, “ Harapan ke depan setiap program desa, mulai dari pembangunan fisik hingga program sosial, benar-benar menjawab kebutuhan semua warga , bukan hanya sebagian.”
Perubahan ini memang baru mulai, tapi langkah awal yang kecil ini telah membuka jalan menuju desa yang lebih adil dan inklusif. Dari yang dulu sunyi akan suara perempuan, kini Desa Belimbing sedang belajar mendengar, memahami, dan melibatkan perempuan. Sebuah langkah penting menuju pembangunan desa yang setara bagi semua.
