Oleh: Ferdi, Lembaga Bumi Lestari
Perwakilan masyarakat adat, forum perempuan, dan perwakilan disabilitas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/4/2025). Acara berlangsung di Aula Gedung Nasional, Umbu Tipuk Marisi, Waingapu, Sumba Timur. Acara itu pun dihadiri dan dibuka Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali.
Partisipasi mereka dalam Musrenbang Sumba Timur tak lepas dari peran Lembaga Bumi Lestari dan KEMITRAAN yang terus mengupayakan keterlibatan kelompok marjinal dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam acara tersebut, mereka menyampaikan sejumlah masukan yang berguna untuk menyusun kebijakan inklusif. Mereka pun mendesak agar segera disediakan akses layanan kebutuhan dasar yang memadai bagi kelompok disabilitas.
Dalam proses penyampaian aspirasi, forum perempuan dan perwakilan disabilitas menyampaikan sejumlah hal, di antaranya tuntutan agar diperlakukan setara. Mereka, kelompok disabilitas, tak ingin dibeda-bedakan dari masyarakat pada umumnya.
“Kami disabilitas berharap diterima dan dihargai oleh masyarakat, oleh keluarga, layaknya seperti mereka yang tidak berkebutuhan khusus,” kata Densi selaku perwakilan dari kelompok disabilitas.
Ia juga mengeluhkan jauhnya akses Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi kelompok disabilitas di Sumba Timur. Padahal mereka juga berhak atas layanan pendidikan. Densi mengatakan kelompok disablitas tak butuh dikasihani. Kata Densi, yang dibutuhkan mereka ialah keterampilan kerja agar bisa hidup mandiri seperti masyarakat pada umumnya. Dengan demikian mereka tak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.
Selain itu, Densi juga mengeluhkan kurangnya pelayanan kesehatan bagi kelompok disabilitas. Banyak dari kelompok disablitas yang kesulitan berobat ke Puskesmas karena jarak yang terlalu jauh dan kurangnya akses yang memadai. Dia meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk menyediakan akses layanan kesehatan bagi disabilitas secara memadai.
“Dengan demikian kalau berkenan oleh Bapak Bupati, kami mohon pelayanan kesehatan khusus bagi disabilitas termasuk lansia yang tidak bisa datang di fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas, dan Posyandu,” ujar Densi.
Ia juga mengharapkan masyarakat tidak menaruh stigma kepada kelompk disabilitas. Sebab pada dasarnya kelompok disablitas memiliki hak hidup yang sama seperti masyarakat pada umumnya.
“Maka saya berharap pemberian ruang dan kesempatan pelibatan kami disabilitas dalam forum musyawarah baik di desa, kecamatan, kabupaten atau forum public lainnya akan terus berlanjut dan semoga menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati,” ujar Densi.
Menanggapi masukan dari kelompok disabilitas dalam forum Musrenbang, Umbu Lili pun menyambut positif. Ia mengatakan Musrenbang kali ini sangat menarik dengan adanya partisipasi kelompok disabilitas. Ia pun berjanji Pemerintah Kabupaten Sumba Timur akan memberikan pelayanan yang memadai bagi kelompok disabilitas untuk memenuhi hak dasar mereka.
“Terutama disabilitas anak yang bersekolah di SLB baik itu dari sisi pembelajaran akan dilakukan pendampingan oleh guru untuk memperhatikan metode pembelajaran yang sangat cocok,” ujar Umbu Lili.
“Dan juga memperhatikan sarana di sekolah baik itu bangunan sekolah yang lebih cocok atau sesuai kebutuhan disabilitas dalam rangka memanfaatkan sarana fasilitas ruang kelas dan toilet agar kelompok disabilitas dapat memanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan mereka,” lanjut dia.
