KKI Warsi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mengadakan workshop Pembangunan Desa yang Inklusi. Acara ini dilaksanakan pada 22-23 November 2023 di Hotel Royal Merangin.
Momentum ini menjadi penting bagi wilayah Merangin dan Tebo. Dimana kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), CSO, aktivis perempuan, dan disabilitas, bersama-sama saling berdiskusi. Juga mendengarkan setiap partisipasi setiap warga yang beragam.
Haryanto, Project Officer Program Estungkara KKI Warsi, mengatakan bahwa workshop ini bukan sekadar forum diskusi. Melainkan panggung bagi kolaborasi untuk merancang langkah-langkah konkret menuju pembangunan yang inklusif. Ia menekankan, urgensi pemahaman dan keterampilan dalam perencanaan pembangunan desa yang responsif terhadap gender, partisipatif, dan memberdayakan masyarakat marginal.
Peserta workshop, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, kemudian terlibat dalam diskusi kelompok. Mereka mengidentifikasi pemahaman tentang kelompok rentan dan marginal di desa masing-masing. Beberapa desa mengungkapkan bahwa masih ada kelompok rentan yang belum terlibat dalam pengambilan keputusan. Contohnya, perempuan miskin, anak, orang rimba, talang mamak, dan penyandang disabilitas.
Ayep, Kepala Desa Pelakar Jaya, menceritakan bagaimana mereka turut mendukung pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana desa. Pemberdayaan ini diwujudkan dalam pelatihan menjahit, anyaman, dan tata boga. Ia menyampaikan bahwa dengan melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam musyawarah perencanaan, mereka dapat merencanakan pembangunan yang lebih transparan.
Sedangkan Bappeda Merangin pun turut berkontribusi dengan memberikan materi tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Serta peluang integrasi kelompok marginal dalam UU Desa. Workshop ini mengajarkan peserta tentang pentingnya memperhitungkan aspek gender dalam perencanaan pembangunan. Membuka mata terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok marginal di desa.
Tak seorang pun boleh tertinggal, menjadi prinsip utama dalam perencanaan pembangunan. Inklusi harus merangkul semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, perempuan kepala keluarga, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas adat. Namun, Revino dari Bappeda menjelaskan timpangnya partisipasi terjadi karena stigma yang menyudutkan perempuan, menganggap mereka hanya cocok untuk pekerjaan domestik.
“Keberadaan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, lansia, dan komunitas adat Orang Rimba dan Talang Mamak menjadi pusat perhatian. Mereka belum terakomodasi dalam pembangunan, dan ini menjadi fokus untuk perubahan. Setiap pemerintah desa diimbau untuk mengidentifikasi kelompok rentan dan mengintegrasikan data mereka dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” tegas Revino.
Sesi terakhir workshop, Kepala Dinas PMD Merangin, KKI Warsi, dan peserta menyusun rencana aksi untuk pembangunan desa yang responsif gender. Mereka merencanakan inklusi melalui inventarisasi kelompok rentan, pemetaan dalam dokumen Rencana Pembangunan desa, dan penyusunan kebijakan mendukung partisipasi kelompok rentan.
“Inilah langkah konkret menuju perubahan. Rencana tindak lanjut bagi desa-desa dalam menciptakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang lebih responsif gender dan kelompok marginal. Workshop ini bukan hanya sebuah acara. Tetapi sebuah tonggak perubahan yang menggema harapan bagi sebuah masyarakat yang inklusif dan berkeadilan,” tutup Haryanto.
