Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak untuk pengembangan pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi telah dilaksanakan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program pendampingan oleh Pundi Sumatra di lokasi Pematang Kejumat, serta menyusun langkah-langkah strategis bagi peningkatan pemberdayaan kolaboratif pada SAD berdasarkan potensi lokal.
Dalam metode kegiatan yang dilaksanakan, FGD ini mengacu pada rencana program Pundi Sumatra dengan dukungan dari Program ESTUNGKARA-Kemitraan Partnership. Kegiatan tersebut diisi dengan sosialisasi program oleh Pundi Sumatra dan diskusi interaktif untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait penyempurnaan rencana kegiatan dalam periode dukungan program. Diskusi juga berfokus pada perumusan langkah-langkah strategis pemberdayaan Suku Anak Dalam serta pembagian peran dari stakeholders yang terlibat.
Dalam FGD ini, Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun menjadi tuan rumah dan melibatkan perwakilan komunitas SAD dari lokasi pemukiman Pematang Kejumat, Kelurahan Limbur Tembesi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun pada hari Rabu, 24 Mei 2023, dimulai pukul 08.30 WIB.
Hasil yang diharapkan dari FGD ini mencakup pemahaman parapihak terhadap program dan tujuan pemberdayaan oleh Pundi Sumatra, termasuk aktivitas, pendekatan, dan hasil yang diharapkan dari program tersebut. Selain itu, diharapkan juga tercipta rumusan langkah-langkah strategis yang jelas dan terarah untuk kegiatan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan komunitas SAD di Pematang Kejumat. Hal ini diharapkan dapat mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun terhadap program pemberdayaan di calon lokasi pilot project.
Pada FGD tersebut, terdapat catatan penting yang dibahas oleh peserta diskusi. Dewi Yunita, selaku CEO pundi Sumatra menyampaikan pentingnya merubah mindset komunitas menjadi masyarakat yang mandiri. Selain itu, isu terkait pemrosesan perbaikan data juga menjadi perhatian, di mana Dinas Dukcapil diharapkan dapat memastikan validitas data yang terkait dengan komunitas SAD. Herlina dari Dinas Sosial menyampaikan adanya data ganda atau tumpang tindih dalam data adminduk komunitas SAD, dan telah dilakukan update data untuk 437 Kepala Keluarga di Kabupaten Sarolangun.
Beberapa isu penting lainnya yang dibahas dalam FGD meliputi layanan kesehatan aktif, isu kesehatan yang perlu disadari oleh komunitas melalui dukungan stakeholder, penanganan pangan sehat, dan pendaftaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk komunitas SAD. Dinas Kesehatan telah melakukan penyuluhan dan penjaringan suspek tuberkulosis (TB), namun terdapat kendala pada pemantauan konsumsi obat rutin. Oleh karena itu, penting untuk adanya kader-kader yang bertanggung jawab dalam mengingatkan komunitas terkait aturan pengobatan penyakit TB.
Dalam sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun memiliki beberapa program, termasuk insentif khusus untuk guru SAD dan fokus pada pengembangan pendidikan di lokasi Pematang Kejumat sebagai pilot project. Selain itu, Dinas Pendidikan juga memfasilitasi pindahnya SAD ke sekolah terdekat dengan syarat NISN yang jelas. Terdapat pula program paket yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas melalui layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
Dalam pernyataan penutupnya, Dinas Sosial menyatakan permasalahan data ganda dan tidak valid menjadi perhatian, dan komunitas SAD diharapkan dapat mengakses pesantren untuk akses pendidikan. Namun, Dinas Sosial belum memiliki data disabilitas komunitas SAD sehingga belum ada akses layanan khusus bagi mereka. Dinsos juga meminta data mengenai SAD yang belum mendapatkan bantuan untuk diserahkan ke Dinas Sosial Sarolangun dan kemudian diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi.
