Dalam rangka memperkuat layanan dasar yang inklusif dengan perspektif Gender Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), KKI Warsi bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Tebo mengadakan kegiatan penguatan kapasitas pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Acara yang dilaksanakan di Aula DINSOS P2PA Kabupaten Tebo ini melibatkan berbagai pihak. Seperti, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, perwakilan perusahaan PT. RLU dan PT. ABT, serta kelompok marginal dari masyarakat adat Talang Mamak dan Orang Rimba di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kegiatan ini didukung oleh Kemitraan Partnership melalui Program Estungkara, yang berfokus pada penguatan prinsip-prinsip GEDSI dalam penyediaan layanan dasar.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip GEDSI dan penerapannya dalam layanan dasar. Serta, mendorong kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat dalam merancang dan melaksanakan layanan yang inklusif. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat membagikan praktik terbaik dan strategi efektif untuk memastikan layanan dasar yang adil dan responsif. Serta memperkuat komitmen bersama dalam mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam sistem layanan.
Haryanto, Project Officer ESTUNGKARA dari KKI Warsi, menekankan pentingnya penerapan prinsip GEDSI dalam layanan dasar sebagai upaya untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal. “Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan sektor swasta, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan merata. Kolaborasi ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh kelompok marginal. Juga, memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Haryanto.
Azra’i, Pelaksana Tugas Kepala DINSOS P2PA Kabupaten Tebo, menyatakan bahwa penguatan GEDSI merupakan kunci untuk mengatasi ketidakadilan. Juga, memastikan akses yang setara terhadap layanan dasar bagi semua individu, tanpa memandang gender, disabilitas, atau latar belakang sosial. “Acara ini merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen. Juga, mengubah cara pandang kita untuk memastikan bahwa layanan dasar di Kabupaten Tebo tidak hanya tersedia. Tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal,” ungkap Azra’i.
Wenny Ira, akademisi dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, menekankan pentingnya data pilah kelompok rentan dan marginal. Hal ini sebagai langkah awal dalam penyusunan rencana dan kebijakan yang sensitif terhadap GEDSI. “Data ini penting agar kebijakan yang disusun benar-benar berdampak pada akses layanan dasar dan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dari manfaat pembangunan,” jelas Wenny.
Selama kegiatan, narasumber juga mengajak peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi. Salah satunya dalam memberikan akses layanan dasar kepada kelompok rentan dan marginal. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik baik dan kendala yang ada. Serta mendorong peningkatan komitmen, kolaborasi, dan sinergi di antara para peserta. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat menciptakan ruang belajar bersama. Memperkuat komitmen multipihak dalam mewujudkan layanan dasar yang lebih inklusif dan merata di Kabupaten Tebo.
Diakhir kegiatan, KKI Warsi bersama dengan berbagai pihak yang terlibat membangun komitmen bersama. Tujuannya, menciptakan sinergi dalam mewujudkan layanan dasar yang inklusif. Komitmen ini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan. Tetapi juga pada upaya untuk menjadikan layanan tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat seperti Orang Rimba dan Talang Mamak.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan GEDSI dalam setiap aspek pelayanan publik, dengan harapan bahwa kolaborasi dan komitmen yang terjalin akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif di Kabupaten Tebo. Dengan demikian, layanan dasar yang adil, merata, dan responsif akan dapat terwujud. Membawa manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
