{"id":3594,"date":"2026-08-10T09:27:54","date_gmt":"2026-08-10T09:27:54","guid":{"rendered":"https:\/\/estungkara.id\/?p=3594"},"modified":"2026-08-10T09:27:56","modified_gmt":"2026-08-10T09:27:56","slug":"jalan-panjang-masyarakat-marapu-mendapat-pengakuan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/estungkara.id\/en\/jalan-panjang-masyarakat-marapu-mendapat-pengakuan\/","title":{"rendered":"Jalan Panjang Masyarakat Marapu Mendapat Pengakuan"},"content":{"rendered":"

By: Sara Koku Yowa, Lembaga Bumi Lestari<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pada Kamis, 6 Agustus 2026, seorang ketua lembaga adat, Reku Pekambani, datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. Ia tidak datang sendiri. Bersamanya ada Albertha Rambu Ngguna, seorang kader perempuan Estungkara.<\/p>\n\n\n\n

Mereka membawa dokumen milik warga yang selama bertahun-tahun tercatat dengan identitas keagamaan yang tidak sepenuhnya merepresentasikan keyakinan mereka. Sebanyak 14 kartu keluarga dan 22 KTP hendak diubah. Kolom agama yang sebelumnya tercatat \u201cKristen\u201d atau dalam dokumen tertentu tidak mencerminkan keyakinan mereka, kini diupayakan agar tercatat sebagai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<\/p>\n\n\n\n

Bagi sebagian orang, perubahan satu kolom dalam dokumen kependudukan mungkin tampak sebagai urusan administratif biasa. Bagi masyarakat Marapu, kolom itu menyimpan cerita yang lebih panjang: tentang identitas yang selama bertahun-tahun harus disesuaikan dengan sistem administrasi negara, tentang kebutuhan anak untuk bersekolah, tentang akses terhadap layanan publik, dan tentang keinginan untuk diakui sebagaimana mereka mengenali diri mereka sendiri.<\/p>\n\n\n\n

Sebelum negara memberikan ruang pengakuan terhadap penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan, masyarakat yang menganut Marapu menghadapi situasi yang tidak sederhana. Sebagian dari mereka tercatat sebagai pemeluk agama Kristen dalam KTP dan kartu keluarga. Bukan karena mereka telah meninggalkan Marapu, melainkan karena sistem administrasi dan kebutuhan untuk memperoleh dokumen kependudukan\u2014termasuk untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak\u2014membuat pilihan itu seolah menjadi jalan yang tersedia.<\/p>\n\n\n\n

Di atas kertas, identitas seseorang kemudian tercatat berbeda dari keyakinan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan dokumen kependudukan menjadi penting karena identitas bukan hanya perkara apa yang diyakini seseorang di dalam dirinya. Identitas juga menentukan bagaimana seseorang berhadapan dengan negara: ketika mengakses layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, mencatatkan perkawinan, mengurus dokumen keluarga, atau berhadapan dengan berbagai layanan publik lainnya.<\/p>\n\n\n\n

Ketika identitas tidak tercatat dengan benar, warga berpotensi terus berhadapan dengan jarak antara dirinya dan negara. Perubahan 14 KK dan 22 KTP itu tidak lahir dari satu kunjungan ke kantor Dukcapil. Ada proses yang jauh lebih panjang di belakangnya. Pada Juli 2026, pendamping Bumi Lestari, Sara, mulai kembali melakukan pendampingan secara intensif bersama Reku Pekambani. Percakapan mereka tidak berhenti pada pertanyaan tentang bagaimana mengubah KTP atau kartu keluarga. Mereka membicarakan mengapa perubahan itu penting. Mereka membicarakan keberlanjutan Marapu sebagai kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Mereka juga membicarakan apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus perubahan dokumen tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Sebelumnya, isu ini sebenarnya sudah lama diadvokasi Bumi Lestari kepada pemerintah desa. Namun prosesnya menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah informasi mengenai persyaratan administrasi yang selama ini dipahami mengharuskan adanya surat pernyataan dari gereja. Persyaratan tersebut menjadi salah satu alasan proses perubahan tidak berjalan. Advokasi yang berulang kali tertunda pada akhirnya menimbulkan kelelahan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Bagi warga, birokrasi yang terus menunda bukan sekadar persoalan waktu. Ketika sebuah kebutuhan dasar berulang kali tidak memperoleh kepastian, kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melayani pun perlahan dapat terkikis. Karena itu, pendampingan tidak hanya berarti membantu mengumpulkan berkas. Ia juga berarti membangun kembali keberanian warga untuk mencoba lagi.<\/p>\n\n\n\n

Momentum lain datang ketika Bappenas melakukan kunjungan ke Desa Kalamba dalam rangka melihat kondisi masyarakat adat, termasuk persoalan pencatatan perkawinan masyarakat adat dan warga yang masih menganut Marapu. Keterlibatan dalam proses tersebut membuat Sara kembali melihat persoalan yang selama ini belum selesai. Ia kemudian mengajak Reku Pekambani membicarakan kembali status pendataan warga yang masih menganut Marapu.<\/p>\n\n\n\n

\"\"