Keadilan iklim dapat dipahami bahwa dampak perubahan iklim tidak boleh menimpa kelompok-kelompok yang paling rentan secara tidak adil, dan bahwa setiap individu atau komunitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Dalam konteks ini, keadilan iklim menuntut pembagian beban yang adil antara negara-negara industri yang telah lama berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca dan negara-negara berkembang yang lebih sedikit menyumbang, namun paling menderita akibat dampaknya. Konsep ini juga mencakup keadilan sosial, yang melibatkan perlindungan terhadap kelompok marginal, seperti masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan disabilitas yang sering kali terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim.
Dikutip dari riis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim, disebutkan bahwa negara-negara berkembang dan rentan menuntut kejelasan tentang komitmen pendanaan iklim dalam COP29 yang tengah berlangsung pada 11-22 November 2024. Selama ini, negara-negara maju berkontribusi terhadap 80% emisi historis global, sehingga mereka harus meningkatkan pendanaan iklim bagi negara miskin dan berkembang sebagai bentuk keadilan sosial.
Salah satu aspek utama dari keadilan iklim adalah pembagian tanggung jawab antara negara-negara kaya dan negara-negara berkembang. Negara-negara yang memiliki tingkat emisi tinggi dan sumber daya besar perlu mengambil langkah-langkah mitigasi yang lebih ambisius, sementara negara-negara yang lebih rentan dan tidak memiliki kapasitas finansial serta teknologi harus mendapatkan dukungan internasional, baik dalam bentuk pendanaan, teknologi, maupun kapasitas adaptasi. Ini tercermin dalam banyak perundingan internasional, seperti Perjanjian Paris (2015). Perjanjian Paris (2015), menyebitkan bahwa negara-negara maju dalam Annex I dan II wajib membayar pendanaan iklim sebagai bentuk prinsip Common But Differentiated Responsibility (CBDR).
Keadilan iklim sangat penting bagi masyarakat adat karena merekalah yang berada di garis depan dampak perubahan iklim, meskipun mereka paling sedikit berkontribusi terhadap penyebabnya. Berikut adalah lima poin mengapa keadilan iklim penting bagi masyarakat adat:
1. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam
Masyarakat adat sangat bergantung pada ekosistem dan sumber daya alam, seperti hutan, air, dan tanah, untuk kehidupan sehari-hari mereka. Perubahan iklim mengancam kelestarian sumber daya ini, yang pada gilirannya dapat mengancam kehidupan dan keberlanjutan budaya mereka. Keadilan iklim penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka yang vital. Keadilan iklim perlu melibatkan pengakuan terhadap kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan.
2. Peran sebagai Penjaga Lingkungan
Masyarakat adat sering kali memiliki sistem pengelolaan alam yang berkelanjutan dan kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam sering mengancam cara hidup mereka. Keadilan iklim penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk melanjutkan peran mereka sebagai penjaga lingkungan dan berkontribusi dalam solusi perubahan iklim secara global. Dalam kerangka keadilan iklim, penting untuk memastikan bahwa suara dan hak-hak mereka dihormati, serta memberi mereka akses terhadap mekanisme adaptasi yang sesuai dengan konteks lokal mereka.
3. Hak Atas Tanah
Banyak masyarakat adat memiliki hak kolektif atas tanah dan wilayah adat mereka, yang telah dijaga turun-temurun. Namun, pengakuan hukum atas hak-hak ini sering kali terbatas atau tidak diakui secara resmi, bahkan ketika tanah mereka terancam oleh proyek pembangunan, konversi lahan, atau dampak perubahan iklim. Keadilan iklim memastikan bahwa hak atas tanah dan sumber daya alam mereka dilindungi dari ancaman eksternal.
4. Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim
Masyarakat adat sering kali tinggal di wilayah yang lebih rawan terhadap bencana alam akibat perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, atau kebakaran hutan. Mereka juga memiliki kapasitas adaptasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan masyarakat urban. Oleh karena itu, keadilan iklim diperlukan untuk memberi mereka dukungan dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, baik dalam bentuk pendanaan, teknologi, maupun kebijakan adaptasi yang inklusif.
5. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim. Keadilan iklim penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak mereka dihormati dalam setiap kebijakan atau program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ini termasuk memberikan akses kepada mereka untuk berpartisipasi dalam forum internasional atau nasional yang membahas isu-isu iklim, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan atau mengabaikan kepentingan mereka. Dengan mendukung partisipasi aktif masyarakat adat, kita tidak hanya menjaga keberagaman budaya, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan alam dan mitigasi perubahan iklim.
Dengan mengedepankan keadilan iklim, kita memastikan bahwa masyarakat adat dapat berperan aktif dalam solusi perubahan iklim sambil melindungi hak-hak mereka yang telah lama terabaikan.
